Bappeda Pontianak Kaji Wacana Pemekaran Kelurahan

By Administrator // Selasa, 09 Februari 2021 // 09:05 WIB // BAPPEDA Kota Pontianak

PONTIANAK - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak mengkaji wacana pemekaran kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Barat dan Pontianak Kota. Saat ini Pontianak Utara hanya memiliki empat kelurahan, sementara luas wilayahnya 1/3 dari luas Kota Pontianak. Sebenarnya, sempat terbit Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara. Namun aturan itu dianulir setelah keluarnya edaran Kementerian Dalam Negeri soal moratorium pemekaran wilayah di tahun yang sama.
 
Sedang untuk di Pontianak Barat dan Pontianak Kota, sejumlah kelurahan memiliki penduduk sangat padat, namun ada kejomplangan di kelurahan lain. 
 
Misalnya Kelurahan Sungai Beliung di Pontianak Barat yang jadi kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak di Pontianak. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pontianak mencatat, pada semester I tahun 2020, penduduk di wilayah itu mencapai 58.400 jiwa. Sedang untuk data sama di Kelurahan Tengah, Pontianak Kota, penduduknya hanya 7.670 jiwa. Paling sedikit di Pontianak.
 
Sekretaris Bappeda Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan usulan pemekaran wilayah ini muncul dari masyarakat dan ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pontianak. Tujuannya antara lain untuk mempercepat pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 
"Pontianak Utara hanya empat kelurahan, tapi luasnya 1/3 Kota Pontianak, akhirnya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhambat," kata Syarif Usmulyono dalam FGD Pemekaran Kelurahan di Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak Barat dan Pontianak Kota di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak,  Selasa (9/2/2021).
 
Dari usulan para camat dan lurah yang hadir, tidak hanya isu pemekaran yang muncul, namun juga penggabungan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit.
 
Syarif Usmulyono menambahkan pemekaran atau penggabungan kelurahan tentu memiliki dampak. Segara persiapan pun harus dilakukan. Untuk operasional kelurahan saja, harus dilihat kebutuhan pelayanan di kantor kelurahan. Pemenuhan jumlah pegawai, keuangan, bangunan kantor, perubahan status kependudukan warga, dampak pertumbuhan ekonomi tentu jadi pertimbangan.
 
"Ini nantinya akan dikaji oleh Bappeda, bagaimana hasilnya, apakah akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Cuma kalau sudah dimekarkan, bagaimana persiapan dan apa dampak yang akan terjadi," katanya.
Share Post: