Diskusi Aktual Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi

By Administrator // Jumat, 18 Oktober 2019 // 03:25 WIB // Bidang Litbang

BAPPEDA Kota Pontianak melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kegiatan Diskusi Aktual Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk perjanjian kerja sama antara BAPPEDA Kota Pontianak dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN. Diskusi aktual ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Plh. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Nomor : 9062/UN22.2/HM.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Permohonan Penawaran Kerjasama. BAPPEDA dalam hal ini menyambut baik penawaran kerjasama yang diberikan. Akan tetapi tetap perlu dilakukan diskusi aktual supaya perjanjian kerjasama  yang dilakukan dapat memberikan keuntungan dan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. BAPPEDA Kota Pontianak dapat menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN dikarenakan Pemerintah Kota Pontianak telah membuat Nota Kesepahaman dengan Universitas Tanjungpura Nomor : 15526/UN22/HK.07.00/2019 dan Nomor : 19.1/SP-VIII/2019 tentang Pengembangan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dimana pembuatan Perjanjian kerjasama dengan dasar Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan sebelum tanggal Nota Kesepahaman berakhir.

Pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan :

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar peningkatan Indikator Indeks Daya Saing Daerah dan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar kedua belah pihak untuk memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Share Post: