Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daeran Melalui Elektronifikasi Pembayaran

By Administrator // Senin, 22 Juni 2015 // 08:44 WIB // Liputan Khusus

Saat ini pemerintah dan Bank Indonesia tengah menggalakkan program Elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif.

 

 

Elektronifikasi merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas Pemerintah Pusat guna meningkatkan transaksi non tunai di masyarakat yang saat ini masih tergolong rendah 31%. Selain itu elektronifikasi juga mendorong terwujudnya keuangan inklusif karena dapatmembuka akses masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan serta mendekatkan lembaga keuangan kepada masyarakat hingga ke daerah terpencil (remote area).

 

 

 

Elektronifikasi memberikan manfaat secara luas baik bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian seperti kemudahan, kenyamanan, keamanan dalam transaksi serta meningkatkan dan memperluas akses pembayaran. Selain itu elektronifikasi menciptakan transparansi dan governance bagi pemerintah, sehingga sangat bermanfaat bagi efisiensi perekonomian bangsa.

 

 

Pemerintahan Jokowi terus mendorong penggunaan transaksi non tunai (Elektronifikasi) dalam berbagai program Nawacitranya. Antara lain penyaliran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menggunakan uang elektronik; Pembayaran pemerintah kepada masyarakat untuk bantuan sosial; Pengembangan sistem e-government pada berbagai pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; Pengggunaan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan dalam rangka Penempatan dan perlindungan TKI.

 

 

Beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia mengundang perwakilan 43 BI beserta 43 perwakilan Pemeirntah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk hadir dalam Pertemuan Forum Koordinasi Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif di Jakarta. Tujuan dari pelaksanaan pertemuan tersebut adalah mensosialisasikan kebijakan dan pelaksanaan program elektronifikasi dan keuangan inklusif dan mendorong percepatan pelaksanaanya di daerah.

 

 

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa secara umum kondisi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa :

  • Jumlah transaksi ritel (pemerintah, pelaku usaha dan perorangan) sebesar 1,68 kali GDP
  • Belum terdapat infrastruktur non tunai untuk layanan publik dan pemerintah
  • 64% masyarakat Indonesia belum memiliki akses dan menggunakan layanan bank
  • Angka financial literacy (melek informasi keuangan dan bank) masih rendah, dimana lebih dari 40% masyarakat  perkotaan Indonesia belum memahami fungsi dan layanan  uang elektronik, internet banking dan mobile/sms payment., sementara masyarakat di luar perkotaan  belum diketahui tingkat pemahamannya. Dari 40% masyarakat perkotaan tersebut, pemahamannya  hanya sebatas instrumen Kartu ATM dan Kartu Debet

 

Disisi lain Bank Indonesia memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2024 meliputi :

  • Target transaksi ritel (pemerintah, pelaku usaha dan perorangan) sebesar 4 kali GDP
  • Menjadikan 75% masyarakat memanfaatkan bank untuk transasksinya
  • Mencapai 85% transaksi masyarakat dilakukan melalui Layanan Keuangan Digital, Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan non tunai lainnya.

 

Untuk itu Bank Indonesia memandang perlu untuk mempercepat pelaksanaan program elektronifikasi pembayaran khususnya bagi Pemeirntah Pusat dan Pemerintah Daerah. Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah adalah tata cara pembayaran pemerintah baik berupa pembayaran masyarakat kepada pemerintah maupun pembayaran pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara elektronik (non-tunai) serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

 

Hal tersebut merupakan salah satu langkah reformasi pada modernisasi sistem pembayaran untuk mendukung Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2014  tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara, dengan menerapkan Sistem Penerimaan Negara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

 

Jenis-jenis Elektronifikasi Pembayaran Pemerintah

 

Retail Transaction

Government

Business

Person

Government

·  Distribusi APBN/APBD

·  Pembayaran barang dan jasa

·  Subsidi/insentif kepada BUMN/BUMD

·Bansos

·Subsidi/insentif

·Gaji PNS

·Honorarium/Upah Pegawai Kontrak

Business

·  Pajak

·  PNBP (Izin, Retribusi, Fiducia,  HGB, kontrak kerja, denda dll)

X

(tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah)

X

(tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah)

Person

·  Pajak

·  PNBP (izin, retribusi, paspor,  denda dll)

X

(tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah)

X

(tidak termasuk dalam jenis elektronifikasi pembayaran pemerintah)



Beberapa daerah seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan bank-bank nasional untuk menyediakan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non tunai (lewat transfer antar rekening/ATM), sedangkan Kota Bandung dan Pemprov DKI Jakarta telah mengaplikasikan layanan pembayaran non tunai pada layanan publik khususnya retribusi parkir di badan jalan dengan menggunakan Tempat Parkir Elektronik (TPE) pada beberapa ruas jalan rawan macet. Dengan mengaplikasikan TPE tersebut, terungkap bahwa Pndapatan Asli Daerah DKI Jakarta dari sektor rektribusi parkir melonjak drastis.

 

Pemerintah Kota Pontianak sendiri sebenarnya telah memulai program elektronifiaksi dalam pengelolaan keuangannya dan pengelolaan keuangan BUMD nya. Implementasi program tersebut adalah penyaluran beberapa dana bantuan sosial misalnya, sudah mulai diberikan kepada masyarakat dalam bentuk non tunai sehingga secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk melakukan perencanaan keuangan yaitu mengambil dan menggunakan uang dari rekening simpanan sesuai kebutuhan.

 

Selain itu juga telah dilakukan kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dengan Bank Kalbar dalam hal pengembangan pembayaran PBB secara online. Kemudian juga telah dilakukan kerjasama pembayaran secara online antara PDAM Tirta Khatulistiwa yang merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Pontianak dengan BRI.

 

Saat ini sedang diinisiasikan nota kesepahaman antara Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk lebih mendorong dan mengembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Direncanakan di bulan Agustus 2015 nanti MoU tersebut akan ditandatangani.

 

Kedepannya berbagai transaksi keuangan pemerintah Kota Pontianak, baik berupa penerimaan maupun pembayaran, dengan melibatkan instansi pemerintah, bisnis (BUMN/BUMD) dan masyarakat seperti pembayaran Insentif Guru Mengaji, Insentif Fardu Kifayah, dan Dana Operasional RT/RW akan terus dikembangkan dengan pola elektronifikasi.

 

 

Selanjutnya juga perlu dijajaki kemungkinan pembayaran uang insentif pegawai/KesPeg dilakukan secara non tunai dalam bentuk e-money (seperti Mandiri E-Cash, Mega Cash, Flazz BCA, TapCash BNI, BRIZZI-BRI, BBM Money Permata, dll) ataupun tranfer langusng ke rekening pegawai. Sehingga kedepan Masyarakat kota Pontianak (khususnya PNS) akan lebih terbiasa menggunakan transaksi secara non-tunai.

Share Post: