Optimalisasi Pemberdayaan Komunitas dalam Pelaksanaan Kajian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak

By Administrator // Selasa, 20 Agustus 2019 // 01:38 WIB // Bidang Litbang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Karena masyarakat sebagai tujuan perencanaan yang mengerti dan mengetahui mengenai keadaan di lapangan yang sesungguhnya. Sehingga dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan diharapkan pemerintahan dapat menentukan perencanaan yang aktual dan tepat sasaran. Selain itu, perencanaan dengan melibatkan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat  hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996:63), pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo,2008:8).

Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, pertama perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. 

Keterlibatan masyarakat luas, merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang Top Down namun akan menerapkan sistem Bottom Up dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang.

Perencanaan dengan melibatkan masyarakat dikenal dengan istilah Perencanaan Partisipatif. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, masyarakat yang diwakilkan oleh komunitas-komunitas memiliki peran penting dalam membantu terlaksananya suatu perencanaan yang lebih aktual dan bermanfaat. Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.

Komunitas merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu perkotaan, dimana kita tahu bahwa pilar pembangunan adalah : Pemerintah, Akademisi, masyarakat, Komunitas, dan lain sebagianya. Ada banyak Komunitas di Kota Pontianak Baik yang berbasis Kepedulian dan atau berbasis Hobby, baik  yang bergerak di banyak sektor seperti Lingkungan Hidup, Kesehatan,  Sosial Kemanusiaan, Pendidikan, Seni, Budaya, Pariwisata,   Ekonomi/Entrepreneurship, Olahraga dan lain-lain. Keberadaan komunitas ini cukup memberi warna lain di Kota Pontianak, karena setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa memberikan gambaran suatu ilmu baru untuk masyarakat Kota Pontianak.

Mengapa sinergitas antara pemerintah dan masyarakat yang termasuk didalamnya komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak dianggap sangat diperlukan? Jawabannya adalah melihat dari rasio 0,9%  jumlah Tenaga ASN Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah tidak akan bisa bergerak sendiri untuk melakukan Percepatan Pembangunan, sehingga diperlukan adanya bantuan dari masyarakat Kota Pontianak untuk mewujudkan pembangunan yang tepat guna. Yang terjadi sekarang ini, belum banyak komunitas yang melakukan sinergisitas (dilibatkan) terutama dalam tataran kebijakan / perencaanaan pembangunan Kota Pontianak sesuai sektor dan tingkatan masing-masing dalam skala kawasan tertentu seperti masuk dalam Pokja-Pokja / Tim Kajian, Musrenbang, dan forum lainnya. Komunitas lebih sering dilibatkan pada tataran aksi / eksekusi pada acara-acara tertentu. Sehingga sebagian besar komunitas di Kota Pontianak bergerak secara mandiri, sukarela  sehingga sumberdayanya terbatas. Sedangkan jika kita lihat lebih dalam lagi, banyak potensi yang dapat digali dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak mengingat sebagian besar anggota komunitas dapat dikategorikan kedalam masyakarat dengan kategori usia produktif sehingga dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi terus menerus, ada Komunitas yang punya kapasitas / potensi yang mampu dalam beradaptasi bahkan mengembangkan sistem Informasi & Teknologi yang terus berubah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas  dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah  Kota Pontianak yang nantinya hasil kajian tersebut akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan Kepala Daerah di Kota Pontianak. Selama ini pelaksanaan kajian yang dilakukan hanya melibatkan OPD yang berada di Kota Pontianak, tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat. Sedangkan melihat kondisi yang ada, masyarakat dalam hal ini komunitas-komunitas yang berada di Kota Pontianak memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu dalam menyelesaikan kajian untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah yang ada di Kota Pontianak.

Melihat peluang yang ada tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menginisiasi adanya suatu kegiatan demi pengoptimalan keberadaan komunitas yang ada di Kota Pontianak dalam membantu menyelesaikan permasalahan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah. Pertemuan antara OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan komunitas di Kota Pontianak telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dimana hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati akan dibentuk suatu Forum Komunitas sebagai jembatan antara Pemerintah Kota Pontianak dan komunitas yang ada di Kota Pontianak untuk saling bekerjasama. Forum komunitas ini bentuk sebagai wadah komunikasi antara komunitas dan pemerintah, mencocokkan program yang ada dengan program pemerintah. Dengan forum ini mempermudah pemerintah dalam mencari komunitas yang sesuai dengan program yang ingin dilaksanakan mengingat banyaknya komunitas di Kota Pontianak. Dari pertemuan ini juga telah terhimpun di Bidang Litbang BAPPEDA Kota Pontianak sebanyak  54 komunitas yang ada di Kota Pontianak yang setuju untuk bergabung di Forum Komunitas tersebut. Dimana seluruh komunitas tersebut dikelompokkan kedalam 4 bidang urusan yaitu Bidang Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan dan Ekonomi Kreatif.

         

Share Post: