Setahun Pemerintahan Presiden Jokowi Menuju Indonesia Lebih Baik

By Administrator // Selasa, 20 Oktober 2015 // 12:40 WIB // Liputan Khusus

 

Tidak terasa setahun sudah pasangan Joko Widodo dan M. Yusuf Kalla menahkodai Negara Indonesia mengarungi pergulatan sosial ekonomi nasional. Sempat diterpa badai krisis ekonomi yang melanda dunia, setapak demi setapak Indonesia optimis melangkah ke arah yang lebih baik.

 

Perekonomian indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak awal tahun 2015. Bahkan, sejak awal pemerintahan Joko Widodo berdaulat (Oktober 2014), perekonomian indonesia sudah menghadapi banyak ‘tekanan’. Pelemahan rupiah semenjak akhir 2014 masih berkisar 13,000 hingga sekarang hampir menyentuh 15.000, pertumbuhan ekonomi yang kuartal I dan II yang tak sesuai harapan. Kuartal I bahkan tak sampai 5%, inflasi yang bergejolak pasca kebijakan dicabutnya subsidi BBM, hingga devisa negara yang terus terkuras untuk menyelamatkan beberapa polemik yang telah disebutkan.

 

Untuk mengatasi gejolak rupiah yang mengkhawatirkan, Presiden Jowoki bersama tim ekonominya merancang “obat” untuk menguatkan kembali pondasi perekonomian Negara. Obat tersebut diformulasikan dalam bentuk paket-paket kebijakan ekonomi yang berisikan berbagai insentif dan kebijakan kemudahan. 

 

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I

 

 

Paket Kebijakan Jilid I berisi tiga sasaran utama: percepatan eksekusi proyek-proyek strategis nasional, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong investasi di sektor properti.

 

Secara garis besar, sasaran utama Paket Kebijakan Jilid I adalah menggerakkan sektor riil. Dan secara tidak langsung, kebijakan jilid 1 ini berupaya menjawab sebuah tantangan besar di awal tahun: pertumbuhan yang tak sesuai harapan. Jelas pertumbuhan amat penting bagi sebuah negara, salah satu indikator makro sebuah negara adalah pertumbuhannya.

 

Sayangnya, pertumbuhan kuartal pertama yang diprediksi bisa sampai 5,8% (menurut Badan Anggaran BI) berkali-kali harus dikoreksi hingga kenyataannya memang hanya sampai 4,9%. Hal ini dapat dimengerti, mengingat realisasi pencairan dana government expenditure membutuhkan waktu. Teknisnya, tender harus dibuka ke publik, memilih pemenang tender, dan terakhir mencairkan dana. Hal ini tentu butuh waktu yang tak singkat. Karenanya, pemerintah berupaya mempercepat eksekusi proyek-proyek strategis dengan cara penyederhanaan izin, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta meninjau hambatan yang sifatnya legalitas.

 

Tak hanya percepatan, daya saing industri juga ditingkatkan dengan melakukan deregulasi. Pak Jokowi mengatakan bahwa ada 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri. “17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain” tuturnya sebagaimana dilansir CNN Indonesia 9 September lalu.

 

Satu tantangan besar lain perekonomian indonesia masih belum terselesaikan: pelemahan rupiah. Rupiah merangkak naik bak kura-kura, lambat tapi pasti. Permasalahan pelemahan rupiah ini tentunya bukan masalah sepele. Pelemahan rupiah yang tak disikapi dengan serius dapat berdampak domino ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Industri yang bahan bakunya mengandalkan Impor terpaksa gulung tikar, sehingga angka pengangguran melejit tinggi. Melejitnya biaya ibadah haji, kebutuhan wajib sekali seumur hidup seorang warga Indonesia yang beragama Islam, juga menjadi cermin bahwa aspek sosial mulai terkena imbasnya. Perlu diingat, intensitas transaksi internasional semakin meningkat di penghujung tahun, diantaranya ibadah haji dan masa liburan. Pelemahan rupiah harus menjadi perhatian besar.

 

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

 

 

Paket Kebijakan Jilid II diluncurkan berselang satu bulan dari terbitnya paket kebijakan perdana. Fokus paket kebijakan kedua adalah menarik investasi masuk melalui deregulasi dan debirokratisasi. Langkah ini diambil pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi tentu sangat penting untuk memperkuat kondisi pasar keuangan Indonesia sehinga devisa bertambah, juga untuk memperkuat ‘kuda-kuda’ perusahaan karena permodalan yang makin lancar.  

 

Dalam paket tersebut, berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan, perampingan izin sektor kehutanan, pengurangan pajak bunga deposito, alat transportasi tanpa PPN dan insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, tax allowance dan holiday lebih cepat. Selain itu, dalam paket itu ada dua poin besar yakni mengenai penurunan tarif listrik dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyederhanaan izin pertanahan, bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Berikut ini isi lengkap paket kebijakan ekonomi jilid II

 

 

  1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam

Untuk menarik penanaman modal, terobosan kebijakan yang akan dilakukan adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan.

 

  1. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat

Setelah dalam 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi‎, pemerintah mengantongi keputusan bahwa investasi tersebut dapat menerima tax allowance atau tidak. Sedangkan untuk tax holiday, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memutuskan pengesahannya maksimun 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

 

  1. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi

Kebijakan tersebut termaktub regulasi yang telah terbit, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN. Pemerintah akan memberikan insentif berupa tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya

 

  1. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat

Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambil dari gudang berikat.

 

  1. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

Insentif ini berlaku terutama eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia. DHE disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, tarifnya akan diturunkan 10 persen, 3 bulan maka menjadi 7,5 persen, 6 bulan menjadi 2,5 persen dan di atas 6 bulan 0 persen. Jika dikonvert ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan 7,5 persen, 3 bulan 5 persen, dan 6 bulan langsung 0 persen.

 

  1. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Dalam paket kebijakan tahap dua, proses izin dirampingkan menjadi 6 izin . Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

Kendati bermanfaat bagi sektor riil dan wirausaha, perlu disadari bahwa butuh waktu cukup lama untuk bisa memetik buah kebijakan deregulasi. Butuh satu hingga dua tahun untuk merasakan manisnya. Membangun bisnis, perusahaan, memperkuat industri dalam negeri tentu tak seperti sulap yang hanya sekian jam, hari, atau bulan. Padahal, dunia usaha hari ini butuh quick-win solution untuk dapat bertahan hidup dan menyongsong hari esok.

 

Manfaat deregulasi memang masih lama dirasakan, namun masih ada kebijakan lain yang sudah ditujukan langsung ke titik permasalahan jangka pendek. Diantaranya memangkas pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen menjadi 10 persen bagi eksportir yang menyimpan selama satu bulan devisa hasil ekspor (DHE)-nya dalam valuta asing di perbankan dalam negeri. Tak hanya itu, pemotongan akan lebih tinggi –menjadi 7,5 persen jika ditanam tiga bulan. Bahkan, pajak bisa menjadi 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

 

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III

 

 

Secara garis besar, paket kebijakan jilid tiga berisi paket ‘diskon’. Pemotongan harga di berbagai aspek dilakukan pemerintah untuk mengurangi biaya perusahaan (cost of production). Biaya yang didiskon pemerintah diantaranya tarif dasar listrik bagi perusahaan, harga BBM beberapa produk, juga harga gas. Biaya yang dipermurah tentu berdampak sangat langsung pada perusahaan, spesifiknya struktur biaya perusahaan. Tak hanya diskon, kredit usaha rakyat (KUR) juga dipermudah.

 

KUR yang kini lebih ‘untuk semua’ juga sangat membantu, contohnya bagi ibu-ibu yang sebetulnya di rumah punya usaha sampingan seperti salon, warung, atau yang lain. Ketiga, penyederhanaan izin ketanahan. Tanah yang merupakan salah satu faktor produksi adalah variabel penting di dunia usaha. Kemudahan perizinan tanah tentu memberikan efek bagi dunia usaha.

 

Paket kebijakan ekonomi jilid III adalah sebagai berikut:

Penurunan harga BBM, listrik dan gas

  1. Harga BBM
  • Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.
  • Harga solar turun Rp 200 per liter baik untuk solar bersubsidi maupun non-subsidi. Dengan penurunan ini harga eceran solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga solar ini berlaku 3 hari sejak pengumuman ini.
  • Harga BBM jenis premium tetap alias tidak berubah, yakni Rp 7.400 per liter (Jawa, Sumatera dan Bali) dan Rp 7.300 per liter (di luar Jawa, Sumatera dan Bali).  
  1. Harga Gas
  • Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (millionbritish thermal unit).
  • Harga gas untuk industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing.
    Penurunan harga gas dimungkinkan dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas. Meski demikian, penurunan harga gas ini tidak akan mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama.
  • Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016. 
  1. Tarif Listrik
  • Tarif listrik untuk pelanggan industri I3dan Iakan turun mengikuti turunnya harga minyak bumi (automatic tariff adjustment).
  • Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah. 
  • Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik  hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya.

 

Perluasan Penerima KUR

Setelah menurunkan tingkat bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% , pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III ini, pemerintah memperluas penerima KUR. Kini keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai dapat menerima KUR untuk dipergunakan dalam sektor usaha produktif. Melalui perluasan penerima KUR ini, pemerintah berharap akan muncul para wirausahawan baru.

 

Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

  1. Kementerian ATR/BPN  merevisi Permen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal.
  2. Beberapa substansi pengaturan baru ini mencakup beberapa hal seperti:
  3. Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3 jam)
  4. Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3 jam.
  5. Kelengkapan perizinan prinsip:
  • Proposal, pendirian perusahaan, alas Hak Tanah menjadi persyaratan awal untuk dimulainya kegiatan lapangan;
  • Ada persyaratan yang dapat menyusul sampai dengan sebelum diterbitkannya Keputusan tentang Hak Penggunaan Lahan.
  1. Jangka Waktu pengurusan (Persyaratan harus lengkap):
  • Hak Guna Usaha (HGU)  dari semula 30 – 90 hari  menjadi 20 hari kerja untuk lahan dengan luas sampai dengan 200 hektare , dan menjadi 45 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare. 
  • Perpanjangan/ pembaruan HGU dari  semula 20 – 50 hari  menjadi 7 hari kerja untuk lahan dengan luas di bawah 200 hektare atau 14 hari kerja untuk lahan dengan luas di atas 200 hektare.
  • Permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 30 hari kerja (luas lahan di atas 15 hektare).
  • Perpanjangan/ pembaruan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai dari semula 20 – 50 hari kerja menjadi 5 hari kerja (luas lahan sampai dengan 15 hektare) atau 7 hari kerja (luas di atas 15 hektare).
  • Hak Atas Tanah dari semula 5 hari kerja diperpendek menjadi 1 hari kerja saja.
  • Penyelesaian pengaduan dari semula 5 hari kerja dipersingkat menjadi2 hari kerja 
  1. Dalam perpanjangan hak penggunaan lahan yang didasarkan pada evaluasi tentang pengelolaan dan penggunaan lahan, termasuk audit luas lahan, oleh yang bersangkutan tidak lagi memakai persyaratan seperti awal permohonan.

 

Perbaikan Kinerja Pelayanan Publik

 

Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengklaim mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.

 

Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.

 

 

Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya. Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).

 

Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika. Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

 

Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono.

 

Penegakan Aturan Kelautan

 

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

 

 

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal Fishing dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di ASEAN.

 

Penenggelaman Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.

 

Menurut Mahkamah Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam.

 

“Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan illegal fishing,” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Dapat dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.

 

Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. “Untuk mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.

 

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS).

 

Penyelesaian Proyek Mangkrak

 

Satu tahun memimpin RI, pasangan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan wakil presiden Jusuf “JK” Kalla, berhasil menyelesaikan sejumlah proyek mangkrak. Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, setidaknya ada delapan sejumlah  proyek yang sempat masuk kategori “mangkrak”.

 

Delapan proyek dimaksud antara lain Jalan Tol Cikopo-Palimanan -Jawa Barat, Jembatan Dr.Ir. Soekarno – Sulawesi Utara, Jembatan Merah Putih – Maluku, Bendungan Jatigede – Jawa Barat, Bendungan Nipah-Jawa Timur, Bendungan Bajulmati-Jawa Timur, Penangan Lumpur Sidoarjo-Jawa Timur, Pembangunan Jembatan Tayan-Kalimantan Barat.

 

Delapan proyek strategis tersebut, memiliki riwayat pembangunan yang hampir sama. Yakni sempat tersendat-sendat, bahkan bisa dibilang ‘mangkrak’  karena berbagai alasan. Namun demikian, jajaran PUPR dibawah komando Basuki Hadimuljono, pantang menyerah.

 

 

Demi mengejar progres, Menteri Basuki Hadimuljono mengeluarkan Instruksi Menteri Basuki Hadimuljono No:3/IN/M/2015 tgl, 27 Juli 2015 yang berisi delapan (8) butir perintah. Inti utamanya adalah menginstruksikan jajaran eselon dua dan tiga, bekerja 24 jam sehari. “Mereka kerja dua shift,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

 

Kerja keras jajaran PUPR membuahkan hasil nyata. Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) misalnya, sukses diresmikan Presiden Jokowi, 13 Juni 2015. Tol sepanjang 116,7 km ini, merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia.

 

Proyek lain yang juga sukses dirampungkan adalah Jembatan Soekarno di Manado yang diresmikan 28 Mei 2015. Lalu Bendungan Jatigede yang dibangun sejak 50 tahun silam, sukses digenangi per 31 Agustus 2015.

 

Terkait Tol Cipali, dalam catatan Kementerian PUPR,  sejarah pembangunan yang panjang, yakni  melewati 6 era kepemimpinan RI.

 

Ide pembanguan Tol Cipali sudah ada di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu tercatat di data Dinas Bina Marga Kabupaten Subang sejak 1996. Namun sayangnya proyek tersebut mandek akibat krisis moneter yang terjadi pada 1998.

 

Tak kunjung ada kemajuan‎ di era Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur dan Megawati, tol yang sebelumnya bernama Cikampek-Palimanan (Cikapali) tersebut akhirnya mulai direalisasikan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

“Tol Cipali merupakan bagian dari proyek jalan tol Trans Jawa yang melewati 5 ‎kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan ‎Cirebon.‎ Tol ini memiliki 99 jembatan terhubung dengan Jalan Tol Jakarta – Cikampek dan Jalan Tol Palimanan – Kanci,” Jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

 

Dengan berbagai kesulitan dalam pembangunannya, mulai dari pembukaan lahan baru di tebing-tebing berbatu, akhirnya tarif tol Cipali disepakati sebesar Rp 96 ribu.‎
‎"Dengan beroperasinya Jalan Tol Cikopo – Palimanan akan mengurangi jarak tempuh jalur Pantura sepanjang kurang lebih 40 KM dan mengurangi waktu tempuh selama  kurang lebih 1,5 jam," tutur Basuki.

 

Kerja keras tim PUPR, mendapat apresiasi Presiden Jokowi. "‎Pada pertengahan Desember lalu saya ke sini, saya minta ini harus selesai sebelum Lebaran,  alhamdulillah malah sebelum puasa sudah bisa dioperasikan‎," kata Jokowi saat peresmian tol Cipali.

 

Penegakkan Hukum LH dan Kehutanan

 

Pembekuan izin tiga perusahaan perkebunan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan menjadi salah satu bukti penegakkan hukum khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, diterapkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Langkah ini juga jadi capaian setahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Ketiga perusahaan perkebunan tersebut adalah PT. Tempirai Palm Resources, PT. Waringin Argo Jaya dan PT. Langgam Inti Hibrindo. Dua perusahaan pertama berlokasi di Sumatera Selatan, sementara perusahaan terakhir di Riau.

 

Selain membekukan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mencabut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Hutani Solar Lestari yang berdomisili di Riau, karena juga terbukti melanggar hukum.

 

 

“Perusahaan-perusahaan ini wajib membuat laporan kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban yang meliputi seluruh aspek kegiatan teknis dan finansial yang telah dilaksanakan. Kementerian LHK akan menurunkan Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan lain yang terindikasi arealnya terbakar,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, Bambang Hendroyono di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Ke empat perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan operasi usaha sampai dengan selesainya proses pidana. Beberapa kewajiban juga harus dipenuhi diantaranya pengembalian lahan eks area kebakaran kepada negara dalam waktu paling lama 60 hari kalender.

Untuk mencegah kejadian serupa, tiga perusahaan yang dibekukan diwajibkan melengkapi sarana prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan paling lama 90 hari kalender. Kewajiban lain yang harus dipenuhi antara lain melakukan perubahan dokumen lingkungan dan upaya-upaya lainnya dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

 

Tidak menutup kemungkinan jumlah perusahaan hutan dan perkebunan yang dibekukan bahkan dicabut izin usahanya bertambah karena masih ada 10 kasus yang digugat oleh Kementerian LH dan Kehutanan juga terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Ini sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera, perusahaan harus melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massa nasional,” tegas Bambang.

 

----***----

 

disarikan dari sumber:
Kemenko Perekonomian RI
Tim PKP-Kominfo
Share Post: