Company Logo

Sistem Informasi

Internal Link

Selamat Datang di Website Resmi BAPPEDA Kota Pontianak - Visi : Perencana Pembangunan Daerah yang Handal -

Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak Berperspektif Anak

 

I.      Dinamika Isu Anak dalam Pembangunan

 

Isu anak mulai menjadi isu yang hangat sejak adanya beberapa peristiwa baik di level internasional maupun di tingkat nasional, yang selanjutnya menjadi milestone dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Peristiwa tersebut diantaranya adalah:

 



1.      Penelitian tentang Anak


a.    Isu tentang anak dan pembangunan diawali dengan penelitian mengenai “Children’s Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial; masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC) – tumbuh kembang di perkotaan – yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “Growing Up In Cities” 1977.


b.  Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan penelitian serupa oleh Dr Louise Chawla dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research - Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari Child Friendly City Initiative untuk pemerintah kota.


 


2.     Kesepakatan Internasional:


a.  Konvensi PBB : Hak Anak (1989)  à mengeluarkan satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, disamping adanya prinsip lain seperti non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan mengembangkan diri.


b.     Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro (1992) à Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan remaja sebagai salah satu Major Group – Kelompok Utama – yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada “Agenda 21 Lokal,” dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak dan remaja terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan.


c.  Agenda Habitat: World City Summit (Istambul, 1996) à perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses mengambilan keputusan, baik di kota maupun di masyarakat; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di masyarakatnya. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan Child Friendly City Initiative, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka. Friendly City Initiative  (Inisiatif Kota Ramah Anak).


      Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota :

  • terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kotanya;
  • pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan;
  • dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial;
  • kegiatan budaya dan sosial.

  

d.  UN Special Session on Children (Mei 2002)à World Fit for Children à para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

  • mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak,
  • mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

 

e. Pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, para pemimpin negara dari seluruh dunia antara lain menyepakati untuk mewujudkan perbaikan yang signifikan pada kehidupan bagi sedikitnya 100 juta masyarakat penghuni kawasan kumuh, seperti yang diusulkan dalam prakarsa “Kota tanpa Permukiman Kumuh” (Cities without Slums) pada tahun 2020. Hal ini mencakup tindakan pada semua tingkatan untuk:

  • meningkatkan akses pada tanah dan properti, permukiman yang memadai dengan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan dengan perhatian khusus pada kepala rumah tangga perempuan;
  • mendukung otoritas lokal dalam menjabarkan program perbaikan daerah kumuh dalam kerangka rencana pengembangan perkotaan dan mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin, pada informasi mengenai peraturan tentang perumahan.

 

 

3.    Kebijakan Nasional


a.     UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Pasal 24 “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.


b.     UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2000-2025 à “penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah”


c.  PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota à Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan yang antara lain “Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak…”


d.     PerPres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 :

   peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:

  • penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
  • peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;
  • peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan
  • peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak

 

 

II.  Mengapa Perlu Memasukan Perspektif  Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah?


 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa isu anak dalam pembangunan semakin menjadi isu yang strategis sehingga selanjutnya menjadi Agenda Nasional karena dilatarbelakangi keikutsertaan RI dalam agenda internasional terkait anak sehingga  harus direspon daerah dalam program pembangunannya. Strategi kebijakan daerah yang ditempuh dalam upaya pengarusutamaan isu anak dalam pembangunan adalah melalui:

  • Penguatan kelembagaan
  • Dukungan regulasi dan kebijakan
  • Penyediaan sarana dan prasarana
  • Mempermudah Akses dan merasakan manfaat dari usaha Pembangunan
  • Ikut serta memutuskan/mengungkapkan keinginan
  • Kesadaran akan anak sebagai “masa depan daerah” à bagian dari  sustainable development

  

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan menuntut adanya perencanaan pengembangan kota yang lebih cermat, baik secara fisik maupun non fisik. Kenyataan yang ada, secara fisik lahan di perkotaan sangat terbatas, sementara pemenuhan akan sarana dan prasarana yang layak merupakan hal yang menjadi kebutuhan penduduk kabupaten/kota.

 

Fakta menunjukan kualitas pelayanan publik kepada anak di kabupaten/kota masih terbatas, khususnya bila ditinjau dari sisi sarana dan prasarana dasar, antara lain:

  • beralih fungsinya ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun yang tidak berorientasi pada kepentingan anak;
  • tidak seimbangnya sarana dan prasarana kabupaten/kota untuk kepentingan anak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk;
  • pembangunan sarana dan prasarana kabupaten/kota untuk kepentingan anak tidak merata, akibat dari perencanaan yang belum peduli anak dan perkembangan wilayah pemukiman baru yang tidak terkendali;
  • sarana dan prasarana yang tersedia perawatannya, kualitasnya semakin menurun;

 

 Anak, sebagai salah satu bagaian dari masyarakat kota, sering mengalami dampak dari penurunan daya dukung sarana dan prasarana kota, beberapa hal yang saat ini terlihat antara lain:

  • minimnya sarana pendidikan, kesehatan, bermain, ruang terbuka hijau, transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi anak;
  • terbatasnya aksesibilitas anak terhadap sarana tersebut;
  • polusi dan tingkat kebisingan kota yang berpengaruh terhadap kesehatan dan perkembangan jiwa anak.

  

1.          Anak dan Pembangunan Lingkungannya, Kaidah-Kaidah Dasar Perencanaan Berspektif Anak

 

Orang dewasa pada umumnya berpendapat bahwa pembangunan yang cocok bagi dirinya, maka cocok pula bagi anak-anak, sehingga anak dipandang tidak penting untuk didengarkan pendapat dan aspirasinya dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan.Sesungguhnya melalui wadah partisipasi anak, anak dapat diajak bekerjasama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan (pembangunan) lingkungannya (Adams & Ingham, 1998:51). Pemerintah dapat berkomunikasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal, sehingga pemerintah dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka.

 

Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Mereka memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini mereka menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan (Adams & Ingham, Ibid).

 

A.        Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal


Hal yang perlu dilakukan agar anak akrab dengan lingkungan tempat tinggalnya antara lain adalah:

  • keluarga perlu melakukan penerapan kombinasi pola asuh antara otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten, supaya kepercayaan diri anak tinggi.
  • rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan, ketenangan dan kenyamanan penghuni. syarat rumah layak huni adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang), kemudahan akses ke air bersih, listrik, adanya pengelolaan sampah dan perawatan saluran pembuangan air kotor. selanjutnya, rumah itu berada di lingkungan yang bebas polusi dan memiliki standar ventilasi yang cukup.

 

Menurut Sheridan Bartlett, ahli perkotaan dari City University Of New York dan The International Institute For Environment And Development, London (Bartlett, 2002), perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan di lingkungan tempat tinggal. Modifikasi atau perbaikan tersebut antara lain: menggunakan penerangan listrik daripada lilin atau minyak tanah yang mempunyai resiko besar terhadap terjadinya kebakaran; mengumpulkan sampah agar tidak menumpuk sehingga bibit-bibit penyakit tidak berkembang biak; mendesain kompor dan dapur yang aman, agar terhindar dari asap dan kebakaran; dan memperbaiki konstruksi pagar, tembok dan lain-lain.

 

Upaya perbaikan ini menurut Bartlett, perlu disusun suatu program kampanye untuk menyadarkan orang-tua dan orang dewasa tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak. Program kampanye dapat memanfaatkan berbagai media, seperti media massa – koran dan televisi, pamflet, brosur dan lain-lain. Selain itu dapat dilakukan pula pelatihan terhadap orang-tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan dan hak anak.

 

B.    Anak dan Lingkungan Masyarakat

 

Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan adalah:

  • perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan siskamling. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota, menurut Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan, 1996:3-44) menjadi bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama;
  • menjaga sanitasi lingkungan, karena berdampak langsung pada kesehatan lingkungan, terutama terhadap anak-anak yang rentan terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan oleh lingkungan; dan
  • untuk menjadikan lingkungan masyarakat sebagai tempat yang baik bagi anak untuk tumbuh dan kembang, pemerintah kota perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Bartlett, anak-anak memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungannya. Anak-anak merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, assosiasi masyarakat dan pemerintah kota.

 

Untuk memperbaiki masyarakat mereka. Perlu ada perbaikan, perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak bau, bebas bau sampah; tempat bermain dan rekreasi yang terang, bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain yang dekat dengan rumah dan sekolah; dan perlu melakukan pengamanan yang ekstra di lingkungan yang pendapatan rendah, dan memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap anak dari pembunuhan, kekerasan dan abuse.

 

C.     Anak dan Lingkungan Sekolah

 

Lingkungan sekolah yang diharapkan anak adalah sebagai berikut:

  • mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaan dan kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-anak perempuan dari pelecehan seksual;
  • desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain bagi anak yang aman dan nyaman di setiap lantai;
  • waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap pelajaran;
  • perlu menggunakan metode Cara Belajar Siswa Aktif atau metode lain yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, perlu diterapkan agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasannya;
  • penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan guru perlu mengikutsertakan murid-murid, sehingga memiliki legitimasi yang kuat saat diterapkan dan ditegakkan. Kegiatan ini melatih anak-anak mengenai kehidupan berdemokrasi yang saling mendengar, dan menghargai pendapat orang lain; Anak memiliki potensi dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang menyangkut kehidupan sendiri; contoh, melalui bermain mereka menyusun peraturan yang disepakati dan dijalankan bersama, dan jika ada yang melanggar, jelas ada sanksinya. Contoh lain adalah pembagian tugas piket kebersihan yang mereka susun bersama ketua kelas, dijalankan secara bersama-sama; dan
  • mempunyai “program makan di sekolah”, karena anak banyak mendapatkan keuntungan yang dapat diperoleh dari program tersebut, selain mengembalikan energi anak yang terpakai selama belajar, juga dapat meningkatkan gizi anak, yang mungkin di rumah kurang memperoleh asupan makan yang bergizi. Kegiatan tersebut menjadi ajang anak-anak saling bersosialisasi baik dengan teman sekelas atau lain kelas. Di Indonesia, program ini pernah dilaksanakan melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, tetapi dihentikan sejalan dengan berakhirnya program Jaring Pengaman Sosial. Program makan di sekolah semacam itu juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah seperti di Jepang dan Malaysia.

 

D.     Anak dan Lingkungan Bermain

 

Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama dengan anak untuk menata ruang yang ada. Menurut Hendricks (Hendricks: 2002:14) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain (Hendricks: 2002:14).

 

Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain adalah masalah keselamatan anak. Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak:

  • dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka serius; dan
  • orang dewasa, khususnya orang-tua anak dan pengawas tempat bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus child abuse.

 

Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut Sheridan Bartlett, dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain; meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain; dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.


 

E.    Anak dan Pelayanan Transportasi

 

Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan anak. Selain itu pemerintah kota dalam membuat kebijakan mengenai transportasi umum, menurut Jill Swart Kruger dan Louise Chawla (Kruger, 2002:85) perlu:

  • memperkenalkan jarak, jenis dan ukuran transportasi umum;
  • mempertimbangkan pembuatan tiket tunggal untuk semua jenis transportasi umum;
  • mempertimbangkan penggunaan bus khusus pada hari minggu dan libur untuk anak dan keluarganya ke tempat rekreasi

 

F.     Anak dan Pelayanan Kesehatan

 

Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit dan upaya pencegahannya. Melalui pemberian informasi kesehatan, seorang anak secara bertahap belajar memahami mengapa seorang anak bisa sakit, dan bagaimana mencegahnya Hasil belajar anak mengenai kesehatan anak, menghasilkan persepsi anak mengenai kesehatan anak.

 

Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian besar penyakit anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah) dan bermain (masyarakat) (WHO, 2002:7).

 

Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, permukiman yang padat, ventilasi yang buruk, dan kurang air bersih untuk mencuci, mempercepat penyebaran berbagai penyakit (UNICEF & UNEP, 1990:25). Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kekurang hati-hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan sampah toxic dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka, bisa pula menjadi sebuah ancaman.

 

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut Jorge E. Hardoy, dkk. penulis buku “Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, dan Latin America,” adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan. Tindakannya dapat dilakukan di dua tingkatan yakni rumah tangga dan masyarakat. Tingkat rumah tangga yang dapat dilakukan dengan:

  • menyediakan air bersih;
  • tempat penampungan/tanki air selalu dibersihkan untuk menjaga higiene;
  •  menyediakan fasilitas WC yang bersih;
  • mengatur pembuangan sampah dan air buangan;
  • melakukan kampanye dengan menyebarkan poster atau leaflet tentang desain kompor dan dapur

 

Sedangkan tindakan di masyarakat hampir sama dengan tindakan di rumah tangga, tetapi sifatnya lebih ditingkatkan pada pengawasan dan penyediaan fasilitas yang tidak tersedia di tingkat rumah tangga seperti sumur umum dan MCK.

 

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah, menurut Dr. David Satterthwaite, dari International Institute for Environment and Development, London (Satterthwaite, 2002:1-2) adalah, memberikan pengawasan, perlindungan terhadap anak dan melakukan tindakan pada sektor air, sanitasi, saluran air, sekolah, perumahan, taman, transportasi umum, manajemen sampah, serta mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak:

  • institusi bertanggung jawab terhadap peraturan tentang polusi yang bisa merusak perkembangan otak dan tubuh anak;
  • pemerintah bertanggungjawab terhadap keadaan jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan dan luka;
  • peraturan mengenai air dan sanitasi yang dapat menjadi sumber penyakit diare dan infeksi cacing
  • polisi mengatur taman dan tempat umum lain yang banyak dikunjungi anak.



2.    Integrasi Kaidah Perencanaan Berperspektif Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak

 

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, baik pemeirntah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adanya hirarki waktu dalam dokumen perencanaan tersebut menyebabkan harus dibangun bukan hanya konsistensi dan sinergi antar jenjang dokumen tersebut saja akan tetapi yang lebih penting adalah konsistensi dan sinergitas substansi dari dokumen-dokumen yang ada. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa didalam proses perencanaan setiap dokumen tersebut harusnya memiliki kaidah, norma dan standar tertentu yang menjamin terciptanya konsistensi dan sinergitas substansi. Khusus untuk pemerintah kota, haruslah terjaga konsistensi dan sinergitas antara dokumen perencanaan di level pemerintah kota dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh SKPD yang menjadi bagian dari organisasi perangkat daerah kota.


Gambar 1. Sekuensi Dokumen Perencanaan


 


Untuk mencapai integrasi kaidah perencanaan berbasis anak dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, perlu dilakukan dengan memasukkanya dalam setiap pendekatan perencanaan yang jamak dilalui dalam pada proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pendekatan perencanaan yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan adalah:

 

1.     Pendekatan Politik:

Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya pejabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D, dalam tahapan ini kaidah, norma dan standar perencanaan dimasukkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan berbasis anak yang jelas dalam substansi dokumen yang dihasilkan.

 

2.     Proses Teknokratik:

Dalam tahapan ini proses integrasi dilakukan dengan cara menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang telah mengakomodir kaidah-kaidah perencanaan berbasis anak.

 

3.     Partisipatif:

Pada tahapan ini integrasi dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mengikutsertakan anak sebagai bagian dari stakeholdersyang terlibat dalam proses Musrenbang, sehingga keinginan dan kebutuhan anak dapat didengar dan dimatangkan dalam proses perencanaan.


4.     Proses Bottom-Up dan Top-Down :

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara konsultansi dan asistensi usulan program kegiatan sehingga kaidah pembangunan berbasis anak yang telah dialukan dalam proses bottom up dapat sienrgis dengan program kegiatan yang berasal dari proses top down.

 

Mekanisme selanjutnya adalah memastikan bahwa dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan telah mempertimbangan dan memasukkan kaidah perencancaan berbasi anak. Hal ini untuk menjaga konsistensi substansi dari setiap jenjang/hirarki perencanan yang ada sebagaiman terlihat dalam gambar berikut:

 

Gambar 2. Alur Perencanaan dan Penganggaran



 

Perspektif Anak dalam Dokumen Perencanaan Kota Pontianak

 

Dalam Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 digariskan bahwa:

  1. Pembangunan dilaksanakan untuk pencapaian visi pembangunan kota Pontianak 5 tahun yang tertuang dalam 7 misi
  2. Prioritas pembangunan dijabarkan kedalam Agenda prioritas (sektoral) dan program-program kewilayahan yang bersifat tahunan

 

 

 Dokumen tersebut  juga menggariskan bahwa dalam kurun waktu 2010-2014 visi pembangunan kota pontianak adalah  “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik“. Penjabaran visi tersebut dalam kaitannya dengan perspektif anak, dituangkan dalam misi pertama yaitu ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis”dan misi kedua yaitu ”Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda”. Strategi yang ditempuh dari masing-masing-masing misi tersebut adalah:

 

 

A.     Kebijakan Misi Pertama

  • Pembiayaan kesehatan masyarakat miskin : asuransi kesehatan.
  • Optimalisasi posyandu untuk menekan kematian ibu dan anak
  • Penyediaan rumah sakit tipe C di Kota Pontianak
  • Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi remaja
  • Peningkatan pelayanan keluarga berencana
  • Peningkatan/perluasan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV dan AIDS
  • Memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin
  • Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalan untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan
  • Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP, SMA dan SMK untuk SMP, SMA dan SMK
  • Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja

 

 

B.     Kebijakan Misi Kedua

  • Pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk industri rumah tangga
  • Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut andi dalam kancah politik
  • Memberikan perhatian kepada organisasi yang membela permasalahan yang dihadapi kaum perempuan
  • Menekan angka KDRT dan memnyediakan pusat konsultasi keluarga
  • Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan struktural
  • Memberikan pelatihan dan kemudahan askes permodalan    kepada organisasi kepemudaan
  • Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi
  • Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menangani masalah Kota Pontianak

 

Penjabaran dari kebijakan misi kedua selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan umum dan Program Prioritas Misi 2 adalah :

 

a.   Kebijakan pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk industri rumah tangga dilaksanakan dengan program :

•     Program peningkatan kemampuan teknologi industri,

•     Program Pengembangan industri kecil dan menengah,

•     Program Peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan,

•     Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan.

 

b.  Kebijakan untuk memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam kancah politik dilaksanakan dengan program:

•     Program pendidikan dan politik masyarakat dan

•     Program meningkatkan pembinaan terhadap perempuan dan anak.

 

c.   Kebijakan memberikan perhatian kepada organisasi yang membela permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dilaksanakan dengan sebagai berikut :

•     Program peningkatan peduli perempuan dan anak.

 

 d.  Kebijakan Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi keluarga dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

•     Program peningkatan peningkatan peduli perempuan dan anak 

 

e.   Kebijakan Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membangun ketahanan sosial keluarga dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

•     Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

 

f.    Kebijakan Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan struktural dilaksanakan dengan program sebagai berikut :

•     Program peningkatan kapasitas dan sumberdaya aparatur.

 

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang dinilai konsen terhadap pengembangan kota dengan memperhatikan aspek kebutuhan anak. Hal ini tercermin dari penghargaan yang diperoleh kota Pontianak sebagai kota layak anak. Prestasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pembangunan Kota Pontianak yang memberikan dukungan terhadap konsep kota layak anak, diantranya:

 

1.     Penyediaan Sarana dan Prasana Perkotaan untuk mendukung aktivitas anak, berupa:

  • Komitmen Penyediaan RTH 30% dari luas wilayah (20% publik) à draft Perda RTRW 2013-2023 à Masterplan RTH: penyediaan RTH aktif berupa taman bermain di setiap kecamatan  dan pusat-pusat lingkungan
  • Komitmen penyediaan rumah layak huni à bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RPJM: 500-1000 unit/th, 2012: 2.495 unit)
  • Peningkatan  kualitas sarana  dan prasarana pendidikan: regrouping sekolahàfasilitas lengkap, beasiswa bagi anak miskin (4500 org/th)àkemudahan akses, bantuan peralatan sekolah bagi anak miskin (2012: 4.947 org), perbaikan sanitasi sekolah dan pembinaan siswa berprestasi
  • Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan puskesmas: pembangunan RS dan optimalisasi puskesmas, Jamkesmas & Jamkesko à peningkatan akses pelayanan kesehatan

 

2.     Regulasi dan Kelembagaan yang menunjang program kota layak anak, dinataranya berupa:

  • Perda No. 5 Tahun 2009 tentang RPJM Kota Pontianak 2010-2014 à visi dan misi pembanguunan kota pontianak
  • Perda No. 13 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah à  Perwa No. 65 Tahun 2011 à Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB
  • Renstra dan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB à program perlindungan anak dan perempuan :

 

-  pembinaan anak dan penanggulangan kenakalan remaja

-  Forum Anak Daerah

-  Pengembangan Kota Layak Anak

-  Penanganan Kasus KDRT Anak


Kota Layak Anak (KLA) adalah upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pembangunan kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable). Kebijakan KLA bersifat dinamis sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan di wilayah yang infrastrukturnya telah lengkap maupun yang masih kurang. Hal-hal yang secara operasonal diperlukan namun belum diatur dalam kebijakan KLA ini maka terbuka kemungkinan untuk diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan sosial dan dinamika kebutuhan masyarakat dan anak. Diharapkan dengan gerak langkah bersama yang sinergis antar komponen yang berkenaan dengan pengembangan kota layak anak di Pontianak dapat memberikan hasil yang optimal sehingga dapat menciptakan kota Pontianak yang bersahabat dan layak bagi anak-anak yang hidup di dalamnya. 

 


Written by : @kbar - Litbang BAPPEDA Kota Pontianak

Dari berbagai sumber 


---- **#**-----

 

 

External Link




Bappeda Kota Pontianak | Jl. Zainuddin no. 5 telp (0561) 734294 - 733045 - 733045 | e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id