Company Logo

Sistem Informasi

Internal Link

Headlines

Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan: Pontianak Raih 2 besar Nasional Kategori Kota Besar dengan Udara Terbersih

 
23 Feb 2015
 
 

Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kehutanan melalui Program Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) telah menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan, strategi dan rencana aksi pengelolaan kualitas udara bagi tiap kota. Melalui kegiatan EKUP, tiap kota akan memiliki data dan informasi mengenai kualitas udara ambien dan kualitas emisi kendaraan bermotor di wilayahnya. Tiap kota juga akan mengetahui kondisi kualitas udaranya relatif terhadap kota-kota lain. Hal ini diyakini dapat memacu semangat kota untuk menjadi lebih baik.

 

Lingkup kegiatan dalam EKUP yang dilangsungkan antara bulan Maret sampai Oktober 2014 ini antara lain meliputi uji emisi kendaraan bermotor selama 3 dari yang dilakukan terhadap 500 kendaraan pribadi per hari di tiap kota. Kegiatan lainnya adalah pemantauan kualitas udara jalan raya (roadside monitoring) dan penghitungan kinerja lalu lintas (kecepatan lalu lintas dan kerapatan kendaraan di jalan raya) yang dilakukan secara serentak di 3 (tiga) ruas jalan arteri yang dipilih bersama dan dianggap mewakili suatu kota.

 

Read more: Evaluasi...

Sistem Inovasi Daerah (SIDa): Langkah Awal Menuju Inovasi yang Melembaga


11 Feb 2015


I.   PENDAHULUAN

 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut

dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

 

 

Read more: Sistem...

Sosialisasi Penyusunan Roadmap SIDa

09 Feb 2015


Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kota Pontianak  pada Jumat (6/02) melaksanakan Sosialisasi dan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rohana Muthalib BAPPEDA Kota Pontianak dengan dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Kota Pontianak Ir. H, Uray Indra Mulya, MM.


Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh staf ahli bidang Pembangunan dan Pemerintahan Kota Pontianak, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, perwakilan Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalbar, serta unsur-unsur dinas terkait. Hadir pula sebagai pemateri dalam acara sosialisasi tersebut Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat, dan Peneliti pada Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat.


Read more: Sosialisas...

Berita Perekonomian: INFLASI BULAN JANUARI 2015 DI KOTA PONTIANAK CAPAI 1,19%

 03 Feb 2015

 

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 februari 2015, diberitakan bahwa di kota Pontianak pada Januari 2015 terjadi inflasi 1,91 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 122,22 pada Desember 2014 menjadi 123,67 pada Januari 2015. Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2015 sebesar 1,91 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2015 terhadap Januari 2014) sebesar 10,64 persen.

 

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 6 (enam) kelompok pengeluaran dan penurunan indeks pada 1 (satu) kelompok pengeluaran. . Kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 6,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 1,37 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 2,51 persen; kelompok sandang 0,41 persen; kelompok kesehatan 0,44 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,15 persen, sedangkan kelompok tranpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar -6,05 persen.


Read more: Berita...

APBD Tahun Anggaran 2015 Diharapkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi dan Reduksi Angka Kemiskinan Kota Pontianak

 

02 Feb 2015


Setelah mengalami beberapa kendala dalam penyusunannya, akhirnya melalui Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 11) dan kemudian didetilkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 59).

APBD kali ini merupakan APBD pertama yang disusun dalam kerangka kebijakan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015. Sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun, skenario RKPD tahun pertama pelaksanaan RPJM 2015-2019 ini ditujukan untuk menyiapkan/meletakkan pondasi dasar pembangunan yang kokoh untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Adapun Fokus Pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2015 ini adalah :


Read more: APBD...

Penandatangan Perjanjian Kinerja: Harapkan Kinerja Lebih Baik Sesuai Dengan Aturan

 

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak supaya dalam tata kelola pemerintahan dari sisi administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat fiktif maupun mark-up. Selain itu, kualitas pekerjaan maupun barang harus sesuai dengan spesifikasi dengan memperhatikan semuanya sesuai dengan aturan. “Kalau mau nyaman kerja, mau nyaman tidur, lakukan pekerjaan sesuai dengan aturan. Itu saja pegangannya,” ujarnya saat penandatanganan perjanjian kinerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Wali Kota, Kamis (29/1) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota.

 

Penandatanganan perjanjian kinerja ini rutin dilakukan setiap tahunnya  mengawali penyelenggaraan dan pelaksanaan APBD. Dengan ditandatanganinya perjanjian kinerja ini, Sutarmidji berharap ada suatu progres semakin tahun semakin baik dalam tata kelola pemerintahan dari sisi administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan. “Saya minta mereka tidak membuat kesalahan-kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah,” tuturnya.


Read more: Penandatan...

APBD: Konsep dan Proses Penyusunannya

 

Pendahuluan

Secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.


Read more: APBD:...

Review Kondisi Perekonomian Kota: Tingkat Inflasi Kota Pontianak Januari-Desember 2014

Mengakhiri tahun 2014, harga barang dan jasa di Kota Pontianak mengalami peningkatan sebagai akibat dari dampak realisasi peningkatan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pada pertengahan Bulan November 2014. Peningkatan tersebut menyebabkan perhitungan inflasi BBM secara penuh (1 Bulan) terjadi pada Bulan Desember 2014.


Selama lima tahun terakhir inflasi tahunan Kota Pontianak selalu berada di atas inflasi nasional. Data terakhir inflasi Kota Pontianak tahun 2014 mencapai  9.38% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 8.36% (yoy). Meskipun demikian tekanan inflasi Kota Pontianak bulan Desember 2014 tersebut masih lebih rendah jika dibanding dengan tekanan inflasi bulan Desember 2013 yakni mencapai 9.48% (yoy) yang  juga meningkat seiring dengan kenaikan harga BBM subsidi pada akhir Juli 2013.


Read more: Review...

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA Tahun 2015: Fokuskan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan serta Pelayanan Publik

Senin (8/12) dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pontianak masa persidangan I masa jabatan 2014-2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2015. Penandatangan tersebut dihadiri sebanyak 44 anggota DPRD dari total 45 anggota DPRD Kota Pontianak.

 

Dalam KUA Tahun 2015, Pemerintah Kota Pontianak mengestimasikan besaran APBD akan mencapai 1,5 triliun. Anggaran tersebut masih akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana olah raga, serta ruang-ruang publik. SKPD yang mendapatkan alokasi program kegiatan tersesar adalah Dinas Pendidikan sebesar Rp 551,432 miliar, disusul Dinas Pekerjaan Umum Rp 241,972 miliar, Dinas Kesehatan Rp 105,387 miliar dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan sebesar Rp 99,346 miliar. 


Read more: Penandatan...

PENTINGNYA LEMBAGA PAUD DALAM MENUMBUH KEMBANGKAN POTENSI ANAK

 

Saat ini manusia semakin menyadari arti penting pendidikan bagi anak usia dini, dan para ahli pun terus mengadakan penelitian tentang pertumbuhan dan perkembangan  anak hingga dapat menemukan pola pembelajaran yang tepat untuk menggali dan mengembangkan potensi anak sejak usia dini.Hasil penelitian tentang Pendidikan Anak Usia Dini dari berbagai sudut pandang penelitian telah menyimpulkan bahwa masa anak usia dini yaitu 0 – 6 tahun adalah masa emas (goldenage), periode perkembangan kognitif, bahasa dan sosial emosional mengalami titik puncaknya. Oleh karena itu dalam hal ini jangan sampai terjadi keterlambatan atau kesalahan stimulasi pada anak yang tentunya akan membawa efek jangka panjang dalam kehidupan masa depannya.


Read more: PENTINGNYA...

Kunjungan Kerja Dubes Indonesia untuk Denmark dan Perwakilan Dubes Denmark untuk Indonesia: Dorong Kerjasama Inovasi antar Kota Pontianak dan Kota Bornholm Denmark

Kota Pontianak mulai banyak dilirik negara-negara belahan Eropa. Setelah di awal tahun dikunjungi oleh delegasi Swedia, di akhir tahun ini kota Pontianak kembali kedatangan delegasi Denmark. Diawali kedatangan delegasi Pemeirntah Kota Bornholm di bulan November lalu, delegasi Denmark kembali berkunjung ke Kota Pontianak untuk membicarakan kerja sama pengembangan produk lokal baik kerajinan maupun produk makanan. Kali ini, Kamis (4/12), Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Denmark, Bomer Pasaribu beserta Koordinator Business Partnership Programme, Danish International Development Agency (DANIDA), Anjelita Malik berkunjung ke Kota Pontianak. Kunjungan ini secara resmi diterima Wali Kota Pontianak, Sutarmidji di Aula rumah jabatan Wali Kota.


Read more: Kunjungan...

Perkembangan Inflasi Kota Pontianak Tahun 2014 dan Upaya Pengendaliannya (bagian 2)

Pendahuluan

 

Perkembangan inflasi Kalimantan Barat merupakan cerminan dari dinamika harga-harga umum yang terbentuk di kabupaten/kota. Dalam kaitan ini, upaya pencapaian sasaran inflasi Kalimantan Barat tidak terlepas dari upaya untuk menjaga stabilitas harga-harga di kabupaten/kota terutama Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi. Namun, adanya kenyataan bahwa  aktivitas kegiatan ekonomi di Kota Pontianak masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca serta ketergantungan pasokan pangan dari Pulau Jawa. Akibatnya perkembangan harga masih rentan dipengaruhi oleh faktor gejolak disisi pasokan (supply side shocks). Disamping itu, melihat dari berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah dibidang harga seperti penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga di Kota Pontianak. Berikut perkembangan inflasi di Kota Pontianak periode Agustus-November 2014.


Read more: Perkembang...

Perkembangan Inflasi Kota Pontianak Tahun 2014 dan Upaya Pengendaliannya (bagian 1)

Pendahuluan

 

Perkembangan inflasi Kalimantan Barat merupakan cerminan dari dinamika harga-harga umum yang terbentuk di kabupaten/kota. Dalam kaitan ini, upaya pencapaian sasaran inflasi Kalimantan Barat tidak terlepas dari upaya untuk menjaga stabilitas harga-harga di kabupaten/kota terutama Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi. Namun, adanya kenyataan bahwa  aktivitas kegiatan ekonomi di Kota Pontianak masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca serta ketergantungan pasokan pangan dari Pulau Jawa. Akibatnya perkembangan harga masih rentan dipengaruhi oleh faktor gejolak disisi pasokan (supply side shocks). Disamping itu, melihat dari berbagai pengalaman sebelumnya, kebijakan strategis pemerintah dibidang harga seperti penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan cukai rokok cenderung diikuti perubahan harga-harga di Kota Pontianak. Berikut perkembangan inflasi di Kota Pontianak periode Januari-Juli 2014.


Read more: Perkembang...

Studi Banding Pemkab Ponorogo: Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Dalam Proses Perencanaan Kota Pontianak

Pemeirntah Kota Pontianak pada hari Jum’at (21/11) kedatangan rombongan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi banding pemanfaatan SIPP dalam penyusunan hasil Musrenbang dan Forum SKPD. Rombongan Pemerintah Kab Ponorogo dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo DR. Drs. Agus Pramono.MM di dampingi oleh Kepala Bappeda, Kepala BPKD dan asisten II Setda Kab. Ponorogo.

 

Rombongan tersebut diterima langsung oleh Asisten II Setda Kota Pontianak, Ir. Herry Hadad yang data itu juga merangkap selaku plt. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Pontianak, Ir. H. Uray Indra Mulya MM beserta perwakilan beberapa SKPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.


Read more: Studi...

Kunjungan Delegasi Kota Bornholm Denmark: Inisiasikan Kerjasama Antar Kota dan Pendirian “Kampung Inovasi”

Senin (17/11) Pemerintah Kota Pontianak dikunjungi oleh delegasi Kota Bornholm Denmark yang didampingi oleh tim INVENT Universitas Tanjungpura Pontianak. Delegasi yang berisikan seorang anggota parlemen kota Bornholm yang juga merupakan mantan Walikota Bornholm, dua orang dari Bornholm Academy (sebuah organisasi pemerintah kota Bornholm yang bertugas memfasilitasi kerjasama di bidang Pendidikan), seorang dosen pengajar dari Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (sekolah Arsitektur, Desain dan Konservasi Bornholm), seorang praktisi dari Ostkraft Ltd perusahaan yang mengelola kebersihan dan penyediaan air bersih serta seorang kosultan Denmark di entrepreneurship.

 

Kunjungan tersebut merupakan  pertemuan awal untuk menginisiasikan kerjasama antara dua Pemerintahan Kota di dua Negara di bidang-bidang pengelolaan sampah untuk energi, manajemen pariwisata, pendidikan dan pengembangan kapasistas sumber daya manusia, desain dan entrepreneurship, serta  pengembangan kampong inovasi di Kota Pontianak. Kunjungan ini adalah hasil tindak lanjut dari pertemuan Lima peneliti Untan yang tergabung dalam Innovation and Product Development Center University of Tanjungpura (Invent) atau Pusat Inovasi dan Pengembangan Produk Sains dan Teknologi, dengan Duta Besar RI untuk Denmark, Prof Dr H Bomer Pasaribu, dalam kunjungannya ke Kedutaan Denmark dan Lithuania di Conpenhagen pada bulan September lalu. Dimana hasil pertemuan di Denmark itu  Dubes menggagas kerjasama penelitian antara Untan dan perguruan tinggi di Denmark serta Lithuania serta kerjasama dalam bentuk partnership city, antara kota-kota di Denmark dengan pemerintah provinsi, serta juga dengan kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Barat.

 

Read more: Kunjungan...

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) : Upaya Menuju Kota yang Layak Huni dan Berkelanjutan

LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olah raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau perkarangan (Immendagri no 14/1998). Jadi RTH lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman.Public spaces adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat

 

Implementasi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dalam pasal 28 ayat 1 tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Undang-Undang Penataan Ruang no 26 tahun 2007 dalam pasal 29 bahwa (1). Ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat. (2). Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3). Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Perda Provinsi NTB no 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pasal 53 ayat 3; peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota harus disusun dengan memenuhi ketentuan mengenai : a. Pemanfaatan ruang untuk aktivitas rekreasi; b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang aktivitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan c. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

 

Read more: Program...

16 SKPD Kota Pontianak Raih Zona Hijau Pelayanan Publik

Sektor pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dinilai lembaga Ombudsman RI semakin baik. Buktinya, 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Pontianak diganjar penghargaan dengan predikat kepatuhan standar pelayanan publik sesuai Undang-undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik oleh Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik memiliki kepentingan untuk memastikan penyelenggara pelayanan publik mematuhi kewajibannya untuk menyusun dan menyediakan pelayanan sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana, prasarana fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. “Terpenuhinya kewajiban penyelenggara pelayanan publik, terpenuhi pula hak-hak masyarakat untuk memperoleh kejelasan pelayanan, kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi pelayanan, sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik.

 

 

Read more: 16...

Jembatan Kapuas Ditabrak : Truk dan Mobil Boks dilarang lewat, Ponton di atas 1.200 ton Dilarang Melintas

Peristiwa tertabraknya Jembatan Kapuas I oleh sebuah tongkang pengangkut pasir pada Selasa (3/6) yang mengakibatkan pilar jembatan tersebut mengalami keretakan, membuat gerah Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Betapa tidak, kejadian serupa bukanlah pertama kalinya melainkan sudah kelima kali Jembatan Kapuas I tertabrak oleh kapal tongkang atau ponton.

 

Sebelumnya, Agustus 2013 tiang utama Jembatan Kapuas I Pontianak juga ditabrak sebuah ponton yang bermuatan bauksit sekitar 5.000 kubik dari Tayan, Kabupaten Sanggau, sehingga jembatan itu sempat berguncang keras dan juga mengakibatkan rangka tiga dan empat atau persis di tengah-tengah jembatan itu bergeser hingga 10 sentimeter.

 

Read more: Jembatan...

Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat: Pemkot akan Revitalisasi Kembali Peran dan Fungsi Posyandu

Peningkatan pelayanan kesehatan dapat dipastikan menjadi prioritas Pemerintah Kota Pontianak. Tampak dengan digelarnya Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Pontianak tahun 2014, Senin pagi (27/10). Bertempat di Hotel Mahkota, seluruh jajaran Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kota Pontianak hadir mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung selama 1 hari. Rakor dilanjutkan di tingkat kecamatan pada Rabu 29 Oktober dan tingkat kelurahan pada hari Kamis, 30 Oktober.

 

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Yeinita Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posyandu untuk kembali menggencarkan Posyandu. “Sekarang ini semua pihak harus mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu, mulai dari kader posyandu, petugas kesehatan, jajaran Pemerintah Kota Pontianak,” ungkapnya. Ia menjelaskan, dalam program kerja PKK juga sebenarnya sudah banyak yang bersinggungan dengan kegiatan pokjanal ini. “Kami dari PKK berharap ada sinergi antara bidang-bidang yang ada di pokjanal ini dengan program kerja PKK. Jadi kita bisa bekerja bersama untuk masyarakat,” jelas Yeinita.


Read more: Tingkatkan...

Bimtek Pengelolaan dan Pengurus Barang: Tingkatkan Nilai Tambah Aset

“Bagian aset itu harus berpikir bagaimana aset yang ada itu bisa memberikan nilai tambah dan pendapatan untuk biaya pembangunan,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (27/10) di Hotel Mercure Pontianak. Pengelolaan aset daerah tidak hanya terkait soal pencatatan atau inventarisasi, tetapi bagaimana mengelola aset itu secara efisien sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah atau pendapatan untuk pembangunan daerah.. Bimtek ini diikuti oleh seluruh pengelola dan pengurus barang yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai tanggal 27 – 29 Oktober 2014.

 

Ia menyebutkan, ada beberapa lahan yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot)  yang bisa dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lahan yang diprediksi tidak akan dimanfaatkan 20 tahun ke depan, menurut Sutarmidji, bisa saja dibuatkan Hak Pengelolaan (HPL) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). “Jadi mereka membayar retribusi HGB dan kita tidak repot menjaganya karena biasa lahan tersebut diserobot orang dan lain sebagainya,” tutur Sutarmidji.


Read more: Bimtek...




Bappeda Kota Pontianak | Jl. Zainuddin no. 5 telp (0561) 734294 - 733045 - 733045 | e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id