Kebijakan umum pembangunan Kota Pontianak 2015-2019 diarahkan untuk :

  1. Melaksanakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.
  2. Melaksanakan program-program daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
  3. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional pada masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan.
  4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
  5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur perkotaan untuk mendukung daya saing.
  6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment, Millenium Development Goals (MDGs) dan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan), pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
  7. Meningkatkan pelayanan masyarakat disetiap lini pelayanan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Kota.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang dijelaskan dalam Pasal 9 terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan