Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa

  • Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  • Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.
  • Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
  • Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput i:
  1. perencanaan;
  2. keuangan;
  3. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  4. penelitian dan pengembangan; dan
  5. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas Pemerintah Kota Pontianak telah membuat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diantaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dibentuk melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

Maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan serta bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas antara  penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan serta bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

 Adapun Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

  1. kedudukan;
  2. struktur organisasi;
  3. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
  4. unit pelaksana teknis badan;
  5. kelompok jabatan fungsional tertentu;
  6. tata kerja;
  7. pelaporan;
  8. penganggaran;
  9. ketentuan lain-lain; dan
  10. ketentuan penutup.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

  1. Kepala
  2. Sekretaris
  3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  5. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  6. Kepala Subbidang Data Perencanaan Pembangunan dan Analisis Ekonomi Makro;
  7. Kepala Subbidang Perencanaan Program; dan
  8. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  9. Kepala Bidang Pembangunan Sektoral.
  10. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
  11. Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  12. Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas.
  13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  14. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
  15. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
  16. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
  17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
  18. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan serta bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  2. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Kota Pontianak;
  3. bersama-sama dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  6. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

  1. Kepala
  2. Sekretaris
  3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
  4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  5. Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  6. Kepala Subbidang Data Perencanaan Pembangunan dan Analisis Ekonomi Makro;
  7. Kepala Subbidang Perencanaan Program; dan
  8. Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  9. Kepala Bidang Pembangunan Sektoral.
  10. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya;
  11. Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  12. Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas.
  13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  14. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan  Sosial dan Pemerintahan;
  15. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan   Ekonomi dan Pembangunan; dan
  16. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
  17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah.
  18. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

 

  1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perencanaan Pembangunan serta bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  2. melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Kota Pontianak;
  3. bersama-sama dengan Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pembangunan Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  6. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan.

 

KEPALA BADAN      

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat(1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,  Kepala Badan mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  3. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  4. pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  5. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan adalah sebagai berikut:

  1. merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota;
  2. menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan, dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
  4. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
  5. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Walikota;
  7. mengendalikan kegiatan pada badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
  8. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang pada badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
  9. melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara prefentif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan        tugas;
  10. melaporkan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
  11. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembalian keputusan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Walikota.

 

SEKRETARIS              

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
  2. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan;
  3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
  4. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
  5. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
  6. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
  7. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut:

  1. merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. mendistribusikan tugas kepada kepala subbagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  3. memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
  4. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbagian dan staf di Badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  5. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
  6. membantu pimpinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  8. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  9. melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
  10. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

 

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
  2. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
  5. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Subbagian umum dan aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksaanaan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada para staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan bidang aparatur sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
  5. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak-Pajak pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, pelayanan data dan informasi, serta administrasi kepegawaian internal sesuai dengan peraturan    perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
  6. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat,  Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
  9. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  10. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
  11. melaporkan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
  12. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi  administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

 

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
  2. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
  5. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

  1. menyusun rencana kerja Subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada para staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan yang ada untuk tertib administrasi;
  5. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  6. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  7. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
  8. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan         tugas;
  9. melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  10. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
  12. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi  penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

 

KEPALA BIDANG ANALISIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang  analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 24, Kepala Bidang  Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis dibidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. perumusan rencana kerja dibidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pengelolaan analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  5. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, spasial;
  6. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  7. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  8. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  9. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  10. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  11. pengelolaan administrasi dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  12. pelaksanaan fungsi lain dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Uraian tugas Jabatan Kepala Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas kepada para Kepala Subbidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing subbidang agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  3. memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
  4. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbidang dan seluruh staf dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  5. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbidang pada  Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang  dicapai;
  6. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. mengoordinasikan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengordinasikan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  8. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  9. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  10. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kota, mengordinasikan kegiatan Perangkat Daerah Kota dan mengordinasikan  pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  11. melaksanakan program kerja dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
  12. melaksanakan pengendalian/ monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  13. melaporkan kegiatan dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada atasan baik secara lisan maupun tulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  14. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang analisis data perencanaan pembangunan, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup tugas Bidang Analisis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan meliputi data perencanaan pembangunan dan analisis ekonomi makro, perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

 

KEPALA SUBBIDANG DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANALISIS EKONOMI MAKRO

Kepala Subbidang Data Perencanaan Pembangunan dan Analisis Ekonomi Makro sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan ,melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang data perencanaan pembangunan dan analisis ekonomi makro.

 

KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PROGRAM

Kepala Subbidang Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan program.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kepala Subbidang Perencanaan Program mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan program;
  2. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan program;
  3. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program;
  4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah serta pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
  5. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan program;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan program; dan
  7. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan program yang diberikan Kepala Bidang.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Perencanaan Program adalah sebagai berikut  :

  1. menyusun rencana kerja dibidang perencanaan program berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan  penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang perencanaan program yang ada untuk tertib administrasi;
  5. mengoordinasikan dan mengkompilasi bahan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah lintas bidang ;
  6. mengoordinasikan dan mengkompilasi hasil analisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah lintas bidang;
  7. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lintas bidang;
  8. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi lintas bidang ;
  9. merencanakan pengendalian/ monitoring, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan program ;
  10. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang bidang perencanaan program sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaporkan kegiatan dibidang bidang perencanaan program kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan
  12. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bidang perencanaan program baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan program yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas Subbidang Perencanaan Program meliputi mengoordinasi/ mengkompilasi perencanaan program lintas bidang, mengkompilasi bahan dan memfasilitasi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mengkompilasi bahan dan memfasilitasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara murni, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan.

 

KEPALA SUBBIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;  
  2. penyelenggaraan kegiatan dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  3. pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  4. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, serta pegendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  5. pengumpulan dan analisis data serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah ;
  6. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diberikan Kepala Bidang.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana kerja dibidang monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan  penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang ada untuk tertib administrasi;
  5. merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  6. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  7. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  8. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  9. merencanakan, mengkoordinir, mengkompilasi bahan/hasil pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lintas bidang;
  10. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuasi dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaporkan kegiatan dibidang bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan
  12. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas subbidang monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi  mengoordinasi dan mengkompilasi bahan/hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan lintas bidang, mengoordinasikan dan mengkompilasi bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

 

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SEKTORAL

Kepala Bidang Pembangunan Sektoral sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf  d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang  pembangunan sektoral.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kepala Bidang Pembangunan Sektoral mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis dibidang pembangunan sektoral;
  2. perumusan rencana kerja dibidang pembangunan sektoral;
  3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan sektoral;
  4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pembangunan sektoral;
  5. penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan perencanaan di bidang pembangunan sektoral;
  6. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan sektoral;
  7. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pembangunan sektoral;
  8. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan sektoral;
  9. pengelolaan administrasi dibidang pembangunan sektoral; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain dibidang pembangunan sektoral diberikan yang oleh Kepala Badan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pembangunan Sektoral adalah sebagai berikut:

  1. menyusun program kerja dibidang pembangunan sektoral berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas kepada para Kepala Subbidang sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing subbidang agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  3. memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Subbidang dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
  4. melakukan pengawasan kepada Kepala Subbidang dan seluruh staf dibidang pembangunan sektoral secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  5. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbidang pada  bidang pembangunan sektoral dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang  dicapai;
  6. melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pembangunan sektoral berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  7. mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pembangunan sektoral dan mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pembangunan       sektoral;
  8. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan sektoral;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang pembangunan sektoral dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pembangunan sektoral;
  10. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di kota, kegiatan perangkat daerah kota bidang pembangunan sektoral;
  11. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang pembangunan sektoral;
  12. melaksanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan sektoral;
  13. melaporkan kegiatan dibidang pembangunan sektoral kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  14. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pembangunan sektoral baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pembangunan sektoral yang diberikan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup tugas Bidang Pembangunan sektoral meliputi pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya,  ekonomi dan sumber daya alam serta infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas.

 

KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA

Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya.  

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  2. penyelenggaraaan kegiatan dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya; dan
  5. pelaksanaan tugas lain dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang diberikan Kepala Bidang.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana kerja dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan  penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang ada untuk tertib administrasi;
  5. merancang penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya dan menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  6. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  7. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya serta merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  10. merencanakan pengendalian/ monitoring, pengelolaan data dan informasi, merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
  11. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. melaporkan kegiatan dibidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya kepada Kepala Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan;
  13. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas Subbidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya meliputi urusan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda olah raga, tenaga kerja, kepegawaian, sosial, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan. 

 

KEPALA SUBBIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ekonomi dan sumber daya alam.                                                                  

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kepala Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang ekonomi dan sumber daya alam;
  2. penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan sumber daya alam;
  3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ekonomi dan sumber daya alam;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
  5. pelaksanaan tugas lain dibidang ekonomi dan sumber daya alam;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

  1. menyusun rencana kerja dibidang ekonomi dan sumber daya alam berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar;
  3. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan  penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  5. merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  6. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  7. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  9. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  10. merencanakan pengendalian/monitoring, pengelolaan data dan informasi, merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
  11. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuasi dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. melaporkan kegiatan dibidang ekonomi dan sumber daya alam kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
  13. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ekonomi dan sumber daya alam yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup tugas Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, perikanan.

 

KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KONEKTIVITAS

 

Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  2. penyelenggaraaan kegiatan dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  3. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas; dan
  6. pelaksanaan tugas lain dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas yang diberikan Kepala Bidang

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Konektivitas adalah sebagai  berikut:

  1. menyusun rencana kerja dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
  2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
  3. melakukan pengawasan kepada staf, dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas yang ada untuk tertib administrasi;
  5. merancang penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas serta menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  6. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  7. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas serta merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  8. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  9. melaksanakan pengendalian/ monitoring, pengelolaan data dan informasi, merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas;
  10. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. melaporkan kegiatan dibidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas kepada Kepala Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan;
  12. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas yang diberikan oleh Kepala B

Ruang lingkup tugas subbidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan konektivitas meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan pemukiman, perhubungan, komunikasi, informasi, statistik dan persandian serta penyelenggaraan dan pengelolaan informasi geospasial.

 

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang  penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
  2. perumusan rencana kerja dibidang penelitian dan pengembangan;
  3. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penelitan dan pengembangan;
  4. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang penelitian dan pengembangan;
  5. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan;
  6. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pontianak;
  7. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  8. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kota Pontianak;
  9. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;
  10. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
  11. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;
  12. pengelolaan administrasi dibidang penelitian dan pengembangan; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain dibidang penelitian dan pengembangan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut: